Dewan Pers Akui Tak Bisa Berbuat Apa-apa Soal Playboy

Jakarta – Dewan Pers tak bisa berbuat apa-apa soal kemunculan majalah Playboy di Indonesia. Soalnya dalam UU Pers tidak ada kewenangan dari Dewan Pers untuk mengatur soal terbit atau tidaknya majalah ini.

Namun begitu secara pribadi sejumlah anggota Dewan Pers tak setuju dengan kemunculan majalah berbau pornografi ini. Seperti diungkapkan, Wakil Ketua Dewan Pers, R.H. Siregar yang menilai dari isinya Playboy jelas tidak sesuai dengan nilai budaya yang ada di Indonesia.

Kalau hal ini dibiarkan begitu saja tentunya akan sangat membahayakan kultur masyarakat. Tapi Dewan Pers tidak bisa bicara apa-apa,” ujarnya kepada wartawan di Hotel Sahid Jalan Sudirman usai Lokakarya Dewan Pers, Selasa (17/1/2006).

Menurut info yang diperoleh Siregar, peredaran majalah Playboy itu menggunakan sistem franchaise. Dengan demikian akan ada sebuah perusahaan yang berbadan hukum yang mengedarkan.

Dan menurut UU pers, suatu media harus memenuhi syarat badan hukum yang izinnya dikeluarkan oleh Depkumham. Oleh karena itu apabila peredaran majalah ini dilarang, maka yang efektif adalah dengan menolak menerbitkan izin bagi badan hukum majalah tersebut.

Dengan terbitnya majalah Playboy maka nilai-nilai yang berkembang kuat dalam masyarakat akan terganggu. Kebiasaan yang bisa diterima di satu tempat bukan berarti lantas bisa diterima di tempat lain. “Ini bisa mengganggu identitas masyarakat,” urainya.

Berkenaan dengan akan beredarnya majalah Playboy itu, yang akan dilakukan oleh Dewan Pers adalah memberikan pandangan dan sikap kepada masyarakat setelah melakukan rapat pleno. Rencananya minggu depan akan ada pleno khusus membahas masalah ini karena banyaknya pertanyaan yang ditujukan pada Dewan Pers.

“Hasilnya akan segera dipublikasikan. Namun yang bisa kami katakan sekarang, Dewan Pers tidak bisa melarang peredaran majalah itu,” ujar Siregar.

Anggota KPI Ade Armando mengatakan Dewan Pers memilih untuk tidak menangani media seperti Playboy itukarena menurut Dewan Pers, media seperti itu bukanlah bagian dari pers. “Dewan Pers tidak menangani Playboy seperti halnya mereka tidak mengawasi tabloid-tabloid porno yang ada di Indonesia. Sebenarnya saya tidak setuju dengan itu, tapi itu kewenangan mereka,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Kata Ade, masyarakat Indonesia dalah masyarakat yang heterogen. Oleh karena itu tidak salah bila banyak orang yang mengapresiasikan terutama penggemar pornografi dengan memperbolehkan penerbitan majalah yang mengangkat hal-hal berbau pornografi. sebaiknya media semacam itu tidak dijual secara bebas Karenanya harus ada UU pornografi yang turut menata hal-hal semacam itu.

Ade menuturkan, yang menggemari hal-hal berbau porno tidak hanya masyarakat Indonesia. Di seluruh dunia ini banyak yang suka seperti itu. Penjelasan psikologisnya adalah karena manusia punya nafsu seksual. Namun yang jadi masalah adalah lantas jangan sampai yang berbau porno dieksplor habis-habisan sehingga akan berdampak pada anak-anak di bawah umur.

Ade menilai, jika diedarkan di Indonesia Playboy tidak akan terlalu laku karena pesaingnya banyak, seperti Popular, Matra, dan lainnya. Dengan demikian Playboy hanya akan menjadi pelengkap. “Alasan masyarakat memilih membeli Playboy mengkin karena soal gengsi saja. Saya rasa Playboy tidak akan meledak.”

Berdasarkan kabar yang diperoleh Ade, Playboy telah mendapatkan SIUP dari Departemen Perdagangan. Departemen Perdagangan memberikan izin itu tidak peduli dengan contentnya. “Tidak ada alasan untuk melarang peredaran majalah Playboy. Sebab kalau ada pelarangan artinya media-media sejenis juga harus dilarang,” tutur Ade.

“Tidak fair kalau Playboy saja yang dilarang. Jadi ya selamat datang Playboy,” ucap Ade.

Ade mengatakan, di Amerika Serikat, tidak gampang orang bisa membeli majalah Playboy dan semacamnya. Sebab kalau seseorang berniat membeli harus menunjukkan ID Card. Selain itu, majalah tersebut dibungkus plastik sehingga tidak bisa dibuka sembarangan untuk iseng.

Terlebih majalah seperti itu hanya dijual di toko khusus. Di AS ada aturan soal jual beli majalah seperti Playboy itu. Dan memang seharusnya ada aturannya. “Jangan sampai kita bisa dengan mudah mendapatkannya, sampai di tiap lampu merah ada yang jual. Kalau begitu yang di bawah umur juga bisa mengkonsumsi,” kata Ade.

“Sekarang ini kayaknya heboh banget ya soal majalah Playboy versi Indonesia yang mau beredar,” ujar Ketua Dewan Pers yang juga mantan Rektor UGM Ichlasul Amal saat dimintai pendapatnya mengenai rencana peredaran majalah Playboy versi Indonesia.

Dia sendiri masih belum tahu mengenai format Playboy versi tersebut, apakah sama persis seperti di AS atau tidak sevulgar seperti majalah serupa di Indonesia. “Kalau dalam bayangan saya kok tidak lebih vulgar dari popular ya. Kalau lebih vulgar ya jangan dijual secara bebas. Saya sangsi kalau benar-benar plek seperti yang di AS, paling tidak beda jauh dengan Matra,” urainya.

Menurutnya di majalah Playboy tidak seluruhnya berbau cabul, sebab ada juga artikel-artikel yang baik. Ia mencontohkan artikel mengenai ide tentang future shocknya Alvin Toffler pernah dimuat di sana.

Hal-hal berbau porno diakuinya makin merebak karena dianggap hiburan sehingga dijadikan ladang bisnis oleh para pengusaha. Karena berorientasi bisnis, maka tidak heran apabila pelakunya tidak mau tahu kaitannya dengan pendidikan bangsa, ataupun moral bangsa. “Kapitalisme telah bermain di dalamnya,” ungkapnya.

Ichlasul juga mengatakan bahwa tidak ada lembaga yang bisa melarang peredaran majalah seperti itu karena alasan demokrasi. Karena demokrasi maka intervensi dari pemerintah makin sedikit. “Ini merupakan dilema juga,” katanya.

Tapi menurutnya majalah-majalah yang eksotis hanya akan jadi boom pada satu periode tertentu saja. Cara yang paling baik adalah masyarakat jangan membeli tapi ini hal ini akan sulit dilakukan. “Masyarakat pengen tahu sama media seperti itu. Hal itu dimanfaatkan sebagai lahan bisnis,” kata Ichlasul.(mar/)

Nurvita Indarini – detikcom
Detik.com, Selasa (17/1/2006).

2 comments so far

  1. agilLuhung on

    ok ,… setuju.

  2. agilLuhung on

    ya ,……..setuju sekali,.. tapi jika ada perubahan mengenai RUU pada tahun 2014 , dikarenakan perubahan jaman,..peradapan yang maju,.. pa dimungkinkan,.. kan kita semua harus tahu , bangsa kita bangsa timur,.. ada aja “membicarakan orang aja ,. kita sungkan.by agil


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: