Walhi Mengecam Kekerasan Terhadap Kebebasan Pers

Tak ada demokrasi tanpa kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Pasal 19 DUHAM menyebutkan: Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini, termasuk memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media massa, dengan tidak memandang batas.

Sesuai Prinsip Hukum dan Demokrasi, bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam menegakkan hukum perlu ada keterbukaan dan pelibatan peran serta masyarakat. Untuk itu, kebebasan pers, hak wartawan dalam menjalankan fungsi mencari dan menyebarkan informasi harus dipenuhi, dihormati, dan dilindungi.

Ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia, umumnya datang dari dua pihak, yakni penguasa dan pemodal. Bentuk ancaman tersebut umumnya terjadi pada masa Orde Baru. Namun, setelah reformasi, keadaan berubah. Harus diakui keterbukaan informasi mulai terjadi. Pers bebas memberitakan segala tindak tanduk pemerintah, khususnya setelah UU Pers yang baru, UU No. 40 tahun 1999 ditetapkan.

Terkait dengan insiden jatuhnya reporter Suara Surabaya, Faiz Fajaruddin, yang hendak meliput kedatangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Jendral (Pol) Da’i Bachtiar, yang menurut infomasi akan datang ke Hotel Sheraton, Jumat malam itu (27/5). Namun, Faiz ditarik dan terjatuh. Kekerasan tersebut dilakukan Kepala bidang Hubungan Kemasyarakatan Kepolisian Daerah Jatim, Komisaris Besar Endro wardojo (Kompas, 31 Mei 2005).

Pelarangan peliputan yang dilakukan Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Komisaris besar Endro Wardojo, merupakan bentuk kekerasan terhadap Kebebasan Pers, dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kami mengutuk aparat polisi yang telah melakukan tindak kekerasan yang dilakukan pada kawan-kawan wartawan. Sebenarnya, aparat polisi sebagai penegak hukum dan pelayan serta pelindung bagi masyarakat, tidak seharusnya memperlakukan wartawan yang sedang mencari informasi, demi kelangsungan proses demokrasi.

Agar hak kebebasan pers bisa dipenuhi, dihormati, dan dilindungi, maka sebagai bentuk solidaritas atas terjadinya insiden kekerasan terhadap reporter Suara Surabaya, WALHI Jatim menyatakan:
Mengutuk dan mengecam tindakan dan politik kekerasan terhadap pers.
Menolak segala bentuk intervensi yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap kebebasan pers.
Menuntut Kapolri dan Kapolda Jatim untuk menindak aparat yang melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan.

Surabaya, 31 Mei 2005

BC Nusantara, S.H.
Deputi WALHI Jatim

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Ridho Saiful Ashadi
Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur
Email Ridho Saiful Ashadi
Telepon kantor: +62-031-501 4092
Mobile:
Fax: +62-031-505 4313

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: