Kebebasan Pers Kita Merosot

Ketentuan hukum tentang fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, dan kabar bohong mulai dihapus atau dialihkan dari pidana ke perdata di berbagai negara.

AGAK mengejutkan, tahun ini hasil pengkajian organisasi wartawan internasional Reporter Tanpa Perbatasan (Reporters Sand Frontieres/RSF) menempatkan kebebasan pers Indonesia pada peringkat ke-117 dari 167 negara yang dipantau. Hasil pemantauan dan pengkajian RSF itu diumumkan dari kantor pusatnya di Paris, 26 Oktober lalu.

DIBANDINGKAN dengan tahun lalu, kebebasan pers kita hanya menurun enam peringkat, dari peringkat ke-111 di antara 166 negara yang diamati. Akan tetapi, bandingkan dengan tahun 2002, ketika kebebasan pers kita masih berada di peringkat ke-57 dari 139 negara yang dipantau. Waktu itu kebebasan pers Indonesia berada pada posisi yang terbaik, atau nomor satu di antara negara- negara Asia Tenggara. Setelah Indonesia, menyusul Thailand, Kamboja, Filipina, Malaysia, Brunai Darussalam, Vietnam, Laos, dan Myanmar di urutan ke-2 sampai ke-9 untuk wilayah Asia Tenggara (Singapura dan Timor Timur tidak diteliti).

Selama dua tahun terakhir, baik 2003 maupun 2004, peringkat kebebasan pers Indonesia di antara negara-negara Asia Tenggara merosot ke posisi nomor lima. Sementara kedudukan terbaik bagi kebebasan pers di Asia Tenggara tahun ini dan juga tahun lalu ditempati oleh negara yang belum lama lahir, Timor Timur. Untuk tahun ini, urutan pertama sampai ke-10 bagi kebebasan pers di Asia Tenggara adalah Timor Timur, Thailand, Kamboja, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Laos, Vietnam, dan Myanmar (Brunai Darussalam tidak diteliti).

Kemunduran citra kebebasan pers Indonesia di mata dunia internasional selama dua tahun terakhir disebabkan oleh beberapa alasan dan peristiwa, seperti, pertama, serangan fisik terhadap wartawan dan tekanan terhadap medis pers, antara lain demonstrasi oleh massa di kantor-kantor perusahaan pers.

Kedua, terbunuhnya juru kamera TVRI, Mohamad Jamaluddin, dalam konflik bersenjata di Aceh yang penyebab kematiannya tidak jelas.

Ketiga, penyanderaan dua wartawan RCTI, Ersa Siregar dan Fery Santoro, oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Fery kemudian dibebaskan, tetapi Ersa tewas talam tembak-menembak antara GAM dan Tentara Nasional Indonesia.

Keempat, larangan atau hambatan dari pejabat militer bagi wartawan dalam dan luar negeri untuk meliput wilayah konflik bersenjata di Aceh ikut pula memperburuk citra kebebasan pers kita.

Beberapa putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan hukuman penjara bagi wartawan karena karya jurnalistiknya juga menjadi pertimbangan untuk menurunkan peringkat kebebasan pers Indonesia.

Hal itu, umpamanya, dialami dua redaktur harian Rakyat Merdeka (Karim Paputungan dan Supratman, masing-masing lima dan enam bulan penjara dalam masa percobaan 10 dan 12 bulan) serta Pemimpin Redaksi Majalah Tempo (Bambang Harymurti). Karya-karya jurnalistik media mereka-foto kolase karikatural Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Akbar Tandjung dan pemberitaan tentang Presiden Megawati Soekarnoputri di Rakyat Merdeka serta berita tentang pengusaha Tommy Winata di majalah Tempo-dianggap mencemarkan nama baik atau menghina.

Hukum ketinggalan zaman

RSF secara khusus menyebutkan, antara lain, penggunaan “hukum yang ketinggalan zaman (outdated laws)” terhadap pers sebagai salah satu alasan untuk menempatkan kebebasan pers di beberapa negara, termasuk Indonesia, pada peringkat yang rendah. Dalam kasus Indonesia, yang dimaksudkan dengan “hukum yang ketinggalan zaman”, terutama, adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), warisan pemerintah kolonial Belanda dari sekitar satu abad yang silam.

Dalam KUHP Indonesia, terdapat sedikitnya 35 pasal yang dapat digunakan terhadap wartawan karena karya jurnalistiknya, atau demonstran dan penceramah serta aktivis advokasi karena ekspresi dan pendapat mereka, dengan sanksi hukuman penjara sampai selama tujuh tahun. KUHP sedikitnya sudah dua kali direvisi, sekali pada masa Orde Baru dan sekali lagi pada masa reformasi. Namun, kedua revisi itu belum pernah dibahas di DPR.

Kedua Rancangan Undang-Undang KUHP itu ternyata, malahan, memuat lebih banyak lagi sanksi hukuman penjara yang dapat dikenakan terhadap karya jurnalistik, ungkapan ekspresi, dan pernyataan pendapat. Hasil revisi pada masa Orde Baru (tahun 1998) memuat 42 pasal seperti itu dan hasil revisi pada masa reformasi (tahun 1999/2000) mengandung 48 pasal yang serupa.

Sudah ada isyarat tumbuhnya pemahaman di kalangan anggota DPR untuk tidak menganggap pekerjaan pers sebagai kejahatan apabila timbul tuduhan pelanggaran hukum terhadap karya jurnalistik. Pada 2 September lalu, sebelum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis bagi tiga wartawan majalah Tempo yang dituduh mencemarkan nama baik pengusaha Tommy Winata, lima anggota DPR mengeluarkan pernyataan sikap yang menentang kriminalisasi terhadap pers.

Kelima anggota DPR itu adalah Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha, Ketua Partai Golongan Karya Fahmi Idris, Rizal Djalil dari PAN, anggota Komisi Luar Negeri DPR Djoko Susilo, dan Meilono Soewondo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Akan tetapi, sejauh ini belum satu kali pun terdengar tekad dari anggota DPR atau menteri kabinet untuk mengubah, atau menyingkirkan, atau tidak memberlakukan pasal-pasal hukum yang masih menganggap karya jurnalistik atau pernyataan pendapat dan ungkapan ekspresi sebagai kejahatan. Dengan kata lain, belum ada upaya sama sekali dari para perancang undang-undang untuk mendekriminalisasi karya-karya kreatif dalam ruang lingkup kebebasan pers serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.

RSF, memang, mengakui bahwa negara-negara seperti Filipina (peringkat ke-111), Indonesia (ke-117), dan India (ke-120) kini memiliki “media independen yang bebas dan semarak (free and lively independent media)”.

Akan tetapi, “pembunuhan dan serangan fisik terhadap para wartawan, selain hukum yang ketinggalan zaman, masih merintangi pertumbuhan sepenuhnya bagi pers” di negara-negara itu. Karena itu, RSF menempatkan kebebasan pers di negara-negara yang masih menghadapi keadaan demikian pada peringkat yang rendah.

Bagaimanakah dampak hambatan terhadap kebebasan pers di negara-negara seperti itu?

RSF dalam kajian tahun 2003 mengatakan bahwa swasensor yang dilakukan media pers semakin meningkat di negara-negara yang kebebasan persnya mengalami tekanan berat. Akibatnya, pers kurang berani memberitakan masalah-masalah seperti korupsi, kolusi pemimpin politik dengan kejahatan terorganisasi, dan konflik sektarian.

RSF juga mengamati bahwa di negara-negara seperti itu para penegak hukum atau pejabat resmi sering tidak menanggulangi tindakan kekerasan untuk melindungi para wartawan dan menghukum orang-orang yang bertanggung jawab.

Tidak sesuai

Penggunaan hukum pidana untuk menyelesaikan kasus pers, seperti juga kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat, kini semakin tidak populer di banyak negara. Pemakaian pasal-pasal pidana terhadap pekerjaan pers dianggap melanggar kaidah universal dan standar internasional tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat. Ketentuan hukum pidana juga dianggap sebagai ancaman yang mengintimidasi para pengelola media pers dan tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat demokratis.

Karena itu, beberapa negara mengalihkan sejumlah pasal pidana menjadi pasal perdata, dengan sanksi hukum berupa denda, bukan penjara. Denda itu pun diberlakukan secara proporsional, sesuai dengan kemampuan pembayar denda, sehingga tidak menyulitkan kehidupannya atau tidak membangkrutkan perusahaan yang menanggung beban denda.

Beberapa negara telah menghapus ketentuan hukum pidana tentang pencemaran nama baik (defamation), penghinaan (insult), fitnah (slander, libel), dan kabar bohong (false news), atau tentang penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, dan pejabat negara.

Penghapusan pasal-pasal pidana seperti itu dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan undang-undang terhadap pekerjaan pers. Namun, ada yang mensyaratkan bahwa perlindungan ini berlaku bagi pers sepanjang karya jurnalistiknya dibuat dengan niat baik (in good faith) dan demi kepentingan umum (public interest). Ada pula yang mencantumkan kekecualian bahwa undang-undang ini tidak memberikan perlindungan yang sama kepada terbitan pers atau penyiar media siaran yang “menghasut untuk menimbulkan kebencian atau tindakan kekerasan”.

Penghapusan berbagai ketentuan hukum dan undang-undang pidana, atau pengalihan dari pidana ke perdata, sudah dilakukan di Kroasia dan Belanda di Eropa; di Togo, Ghana, dan Uganda di Afrika; serta di Timor Timur. Di Timor Timur, misalnya, “Perintah Eksekutif (Executive Order) UNTAET” 7 September 2000 menetapkan pasal-pasal 310 sampai 321 KUH Pidana tentang Penghinaan sebagai bukan-tindak-pidana (di negara itu masih berlaku perundang-undangan Indonesia, termasuk KUHP Indonesia).

Ada pula negara-negara yang masih merencanakan atau mengusulkan penghapusan sanksi pidana penjara bagi kasus pencemaran nama baik, seperti Mesir (dijanjikan oleh Presiden Hosni Mubarak 23 Februari yang lalu), Republik Afrika Tengah, dan Filipina.

Sementara Etiopia kini tengah memproses pembaruan undang-undang pers dengan mengubah kasus pers dari perkara pidana menjadi perkara perdata. Sanksi dendanya juga tidak berat karena, seperti dijelaskan Menteri Informasi Bereket Simone dan diberitakan oleh The Daily Monitor di Addis Ababa 30 September yang lalu, “denda yang lebih ringan akan mendorong kebebasan berekspresi”.

Mengubah nasib wartawan

Berdirinya Mahkamah Hak Asasi Manusia Antar-Amerika (Inter-American Court of Human Rights) di Benua Amerika telah mengubah nasib wartawan Kosta Rika. Mahkamah HAM itu pada 2 Juli yang lalu membatalkan vonis pengadilan pidana di Kosta Rika bagi seorang wartawan dalam perkara pencemaran nama baik dengan sanksi denda. Vonis ini dianggap melanggar Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, yaitu hak bagi kebebasan berpikir dan berekspresi.

Mahkamah HAM juga memerintahkan Pemerintah Kosta Rika agar memberikan kompensasi kepada wartawan itu, Mauricio Herrera Ulloa dari harian La Nacion, senilai 20.000 dollar AS sebagai ganti rugi dan 10.000 dollar AS untuk biaya pengacara. Pemerintah Kosta Rika menyatakan akan menaati putusan Mahkamah HAM sehingga vonis pengadilan Kosta Rika yang menghukum Herrera Ulloa dibatalkan.

Semula, pengadilan Kosta Rika menjatuhkan hukuman ganti rugi senilai 60 juta colones (kira-kira 200.000 dollar AS) dan denda yang sama besarnya dengan nilai gaji wartawan itu selama 120 hari. Ia diadili karena mengutip laporan pers Eropa yang menuduh mantan diplomat Kosta Rika, Felx Przedborski, terlibat dalam tindak korupsi.

Semangat menghargai kebebasan pers seperti di Kosta Rika juga tercermin dalam tindakan Menteri Kehakiman Kroasia Vesna Skare-Ozbolt ketika ia membayar denda senilai 2.100 dollar AS untuk seorang pemimpin redaksi agar terbebas dari penjara dalam perkara pencemaran nama baik. Denda itu dibayarkan ketika wartawan tersebut hendak mulai menjalani hukuman penjara 70 hari.

Menteri itu menjelaskan kepada radio nasional Kroasia, 21 Juli yang lalu, “Saya sungguh tidak ingin wartawan dipenjarakan selama saya menjabat menteri kehakiman.”

Ia mengatakan merasa malu tinggal di negara yang memenjarakan wartawan. Ia berjanji akan mengubah masalah pelanggaran hukum berupa pencemaran nama baik dari perkara pidana menjadi perkara perdata.

Tindakan menteri kehakiman itu merupakan reaksi terhadap putusan hakim di pengadilan, yang menyatakan Pemimpin Redaksi Novi Brodoski List Miroslav Juric bersalah atas tuduhan mencemarkan nama baik seorang pengacara distrik yang diberitakan korupsi.

Juric didenda 2.100 dollar AS (12.600 kunas). Ia menolak membayar denda itu, tetapi memilih hukuman penjara 70 hari sebagai pengganti. Ketika tiba di penjara 19 Juli yang lalu, Juric diberi tahu bahwa ia bebas karena dendanya sudah dibayar oleh menteri kehakiman.

Pada 16 Juli 2004, parlemen Kroasia sebenarnya telah menghilangkan pasal pencemaran nama baik dan fitnah bagi pekerjaan wartawan dari KUH Pidana. Akan tetapi, perubahan hukum itu belum diberlakukan ketika Juric mendapat vonis pengadilan untuk membayar denda atau masuk ke penjara.

Jumat, 17 Desember 2004

Atmakusumah Pengamat Pers dan Pengajar Lembaga Pers Dr Soetomo di Jakarta

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0412/17/opini/1442467.htm

2 comments so far

  1. flowery on

    pers memang rentan terhadap pelanggaran, baik menjadi korban maupun tersangka.
    segalanya masih bersifat relatif, masih absurd.
    ya… perlu banyak kemajuan dari manusianya sendiri

  2. endytatsuke on

    Thanks for this info! Cari yang banyak lagi yach. Ditunggu


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: