Laks akan Laporkan Sejumlah Media Massa ke Dewan Pers

Jakarta – Meneg BUMN Laksamana Sukardi akan melaporkan sejumlah media massa ke Dewan Pers. Laks merasa terganggu atas pemberitaan di sejumlah media yang memberitakan dirinya kabur ke luar negeri dengan membawa sejumlah uang.

Rencana ini disampaikan Laks kepada wartawan seusai bertemu Presiden Megawati di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/10/2004). Saat ditemui wartawan, Laks meminta wartawan untuk menanyakan kepada dirinya berbagai hal. “Silakan tanya, mumpung saya masih ada di sini,” tantang Laks.

Lantas, seorang wartawan bertanya mengenai isu kaburnya Laks dengan membawa uang USD 125 juta. Sebelumnya isu ini beredar sejak sehari setelah pemilihan presiden II digelar. Namun, isu ini muncul kembali pada dua hari terakhir.

“Nah ini, saya akan melaporkan ke Dewan Pers. Biar begini, kakek saya perintis pers nasional. Ayah saya juga wartawan, adik saya juga wartawan. Saya sedih, pers kok dijadikan alat untuk menghantam secara tidak tanggung jawab. Kalau dulu melakukan tindakan represif seperti Orde Baru, dan sekarang kok pakai media,” kata Laks.

Pernyataan Laks ini tidak jauh berbeda dengan pernyataan pada sepuluh hari lalu. Saat itu, Laks juga menyatakan hal yang sama. “Jadi, kita harus memberikan pembelajaran nasional, sebagaimana membangun media profesional. Saya besok akan lapor ke Dewan Pers dengan segala bukti-bukti, masak saya dibilang kabur membawa uang USD 125 juta. Masak isu, rumor dijadikan headline. Kan kalau kritik gampang, tapi harus sesuai dengan fakta,” kata dia.

Ketika diminta penegasan wartawan, kapan pelaporan itu dilakukan ke Dewan Pers, Laks merencanakan akan dilakukan pada Kamis (7/10/2004). “Saya kira besok,” ungkapnya.

Ditanya apakah dirinya juga akan melakukan proses hukum terhadap media-media tersebut, Laks mengaku akan melihat dulu. “Kita akan lihat komentar Dewan Pers nanti. Kita pelajari terus kasus ini. Karena reputasi itu akan kita pegang teguh,” jelasnya.

Laks dengan tegas mengatakan, soal privatisasi sebenarnya sudah memiliki payung hukumnya. “Soal privatisasi, itu sudah ada payung hukumnya. Ada Tap MPR, propenas, UU, dan APBN, lalu persetujuan DPR. Dari presiden juga ada. Jadi, ini bukan kebijakan pribadi Laksamana Sukardi,” kata dia.

Saat ditanya media apa saja yang akan dilaporkan ke Dewan Pers, Laksmana masih merahasiakannya. “Tidak usah disebut, Anda tahu sendiri,” kata dia. Ssst….rahasia! (asy/)

Suwarjono – detikcom

Sumber: Detik.com, Rabu (6/10/2004)

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: