Tak Mudah Mengadili Pers

* Tanggapan untuk Tjipta Lesmana

DALAM berbagai teori jurnalistik, sama sekali tak pernah disebut, wartawan adalah profesi yang eksklusif. Siapa saja boleh memasuki dan menjalankan profesi itu, asal punya kecakapan yang dibutuhkan. Kecakapan itu bisa diperoleh dari pendidikan resmi jurnalistik, dari proses otodidak berdasar pengalaman di lapangan lalu dipoles dengan berbagai kursus.

Memang ada satu hal agak khusus yang dimiliki wartawan, yaitu hak untuk melindungi narasumber yang dirahasiakan identitasnya. Namun, ini lebih merupakan privilese, bukan sesuatu yang eksklusif, sebab hak yang mirip ini juga dimiliki beberapa profesi lain di luar wartawan, misalnya dokter (yang menyimpan rahasia pasien) dan pastor (yang menerima pengakuan dosa umatnya).

Hak wartawan melindungi narasumber pun tetap dimungkinkan untuk gugur bila pengadilan bisa membuktikan, pengungkapan jati diri narasumber yang dilindungi wartawan demi kepentingan negara yang lebih besar.

Wartawan lebih tepat disebut sebagai profesi “mulia”, mirip dokter yang menyembuhkan menyelamatkan jiwa pasien, atau petugas palang merah di kawasan perang yang menolong korban. “Kemuliaan” profesi wartawan karena berperan sebagai “jembatan emas”, penghubung antara sumber informasi dan khalayak luas yang ingin mengetahui informasi itu. Wartawan ibarat suluh penerang agar orang tak sesat berjalan di tengah kegelapan informasi.

Profesi mulia semacam ini sepatutnya mendapat perlindungan. Misalnya, dalam situasi perang, wartawan biasanya diperlakukan mirip dokter, petugas palang merah: tugasnya tak boleh dihalangi. Mereka sedapat mungkin dilindungi dari serangan, sama dengan kaum perempuan, usia lanjut, dan anak-anak. Tanpa perlindungan seperti ini, profesi “mulia” itu sulit dijalankan. Jika tiap saat dokter harus selalu menghadapi tuntutan keluarga pasien, misalnya, profesi dokter hampir pasti akan sepi peminat.

DENGAN pengantar inilah saya ingin menanggapi artikel “Wartawan Bukan Profesi Eksklusif”, tulisan Tjipta Lesmana (Kompas, 23/10). Namun, sebelum masuk lebih jauh, saya perlu mengoreksi sejumlah contoh kasus yang dikutip Tjipta dalam tulisan itu karena tidak akurat atau diletakkan dalam konteks yang tidak utuh sehingga bisa menyesatkan pemahaman pembaca.

Setidaknya ada tiga contoh kasus yang perlu diklarifikasi: kasus Sullivan versus New York Times (NYT); kasus Robert Crinkley versus surat kabar Wall Street Journal (WSJ); dan kasus Jenderal Westmoreland versus jaringan televisi CBS. Ketiga kasus ini, menurut Tjipta, merupakan contoh nyata bagaimana hukum AS bertindak tegas terhadap pers yang dianggap bersalah telah mencemarkan nama baik orang lain. Namun, apa yang dipaparkan Tjipta baru “separuh fakta” dari apa yang sesungguhnya terjadi.

Mari kita lihat lebih dulu kasus Sullivan versus New York Times. Kasus yang amat terkenal dan dijadikan salah satu bahan pengajaran penting di hampir semua studi tentang media di AS ini berawal dari iklan satu halaman penuh di New York Times tahun 1960. Isinya menuduh kepolisian bertindak diskriminatif menangani protes warga kulit hitam yang menuntut persamaan hak. Tuduhan ini digugat LB Sullivan, polisi bagian Alabama yang menangani protes itu.

Pengadilan tingkat pertama (tingkat negara bagian) menghukum NYT membayar ganti rugi untuk Sullivan sebesar 500.000 dollar AS. NYT mengajukan banding. Empat tahun kemudian, Maret 1964, Mahkamah Agung AS memutuskan dengan suara bulat: NYT tidak bersalah dan Sullivan tak menerima ganti rugi sepeser pun.

Dalam putusannya hakim menyebutkan, “We consider this case against the background of a profound national commitment to the principle that debate on public issues should be uninhibited, robust, and wide-open, and that it may well include vehement, caustic, and sometimes unpleasantly sharp attacks on government and public officials.” Jadi, ditegaskan, gugatan Sullivan bertentangan dengan komitmen bangsa untuk memperdebatkan aneka masalah publik tanpa hambatan meski perdebatan itu mungkin berisi serangan terhadap pemerintah dan pejabat publik.

NYT dinilai hakim telah memaparkan beberapa fakta keliru dalam kasus ini. Namun, hakim berkeyakinan pejabat publik yang ingin menggugat pers karena merasa nama baiknya telah dicemarkan harus bisa membuktikan, pers melakukan hal itu berdasar actual malice (niat buruk). Hakim berpendapat, kecerobohan yang tidak disengaja, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghukum pers, karena menyalahi undang-undang dasar.

Putusan itu dianggap tonggak penting sejarah pers AS karena otonomi yang selama lebih 200 tahun dimiliki negara bagian dalam memutus kasus-kasus yang berkait libel (pencemaran nama baik yang dilakukan pers) ternyata boleh “diintervensi” Mahkamah Agung demi kemerdekaan pers. Putusan ini juga mendorong perkembangan jurnalisme investigatif, termasuk karya-karya investigatif dari tangan wartawan legendaris seperti duet Bob Woodward dan Carl Bernstein yang mengungkap skandal Watergate (lihat: The Big Chill: Investigative Reporting in the Current Media Environment, diedit Marylin S Greenwald dan Joseph Brandt, 2000, halaman 138).

Pada kasus kedua yang berkait dengan Robert Crinkley, perkembangannya mirip kasus pertama. Hakim pengadilan tingkat lanjut meminta digelar pengadilan ulang. Sebab, tidak cukup bukti untuk menghukum WSJ dengan jumlah denda 2,25 juta dollar AS yang diputuskan hakim di pengadilan tingkat pertama. Kasus Crinkley versus WSJ dapat dijumpai antara lain dalam artikel di Internet, berjudul An Unfettered Press: Libel Law in the United States, ditulis Steven Pressman, seorang penulis masalah-masalah hukum di San Fransisco. Hampir semua contoh kasus yang dipaparkan Tjipta dalam tulisannya juga bisa dijumpai pada tulisan Steven Pressman ini.

Kasus ketiga, yaitu Jenderal William C Westmoreland (seorang veteran Perang Vietnam) versus televisi CBS juga dijumpai dalam tulisan Steven Pressman. Namun, tidak seperti tulisan Tjipta yang menyebutkan kasus ini membawa kemenangan besar pada Westmoreland, Pressman justru mengatakan, kasus itu berakhir dengan penyelesaian di luar pengadilan, di mana kedua pihak dianggap “sama-sama menyerah”. “Pada akhirnya, kasus ini sampai pada sebuah ujung yang gelap dan tidak terselesaikan, sama halnya dengan Perang Vietnam itu sendiri,” komentar Rodney Smolla, pakar hukum media yang dikutip Pressman.

Ada fakta amat menarik yang disampaikan Steven Pressman. Mengutip seorang pengacara yang biasa membela media saat menghadapi gugatan, pada pengadilan tingkat pertama 75 persen kasus gugatan terhadap pers dimenangkan penggugat, namun sebagian besar dibatalkan pengadilan tingkat lanjut. Menurut sang pengacara, ini menunjukkan para hakim di tingkat pertama tidak memahami standar hukum yang berlaku untuk kasus-kasus libel, yang lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak pengetahuan dan pertimbangan dibandingkan dengan kasus hukum biasa.

KETIGA contoh kasus itu memperlihatkan dua hal penting: a) wartawan bukan profesi yang tak terjamah tangan hukum; b) namun, proses hukum yang berkait dengan pers menuntut pertimbangan matang dan pemahaman mendalam atas kompleksitas masalahnya.

Saya ingin menyimpulkan tulisan tanggapan ini bahwa sebagai warga negara, wartawan sama dengan warga lainnya di mata hukum. Sebagai sebuah profesi, mana kala ada kasus menyangkut profesi ini dibutuhkan pertimbangan hukum yang tidak sederhana. Jadi, jika ada wartawan melanggar lalu lintas, silakan tilang. Jika ada wartawan memeras, menipu, membunuh, memerkosa, atau terlibat dalam aksi terorisme, silakan kirim ke penjara. Namun, jika yang dipersoalkan adalah karya jurnalistiknya, saat itulah pengadilan harus ekstra cermat memahami kasusnya karena untuk memahami profesi ini perlu pengetahuan khusus perihal jurnalisme yang tidak sederhana.

Wartawan bisa dipersalahkan bila dalam karya jurnalistiknya ada niat buruk terselubung (actual malice) tanpa tujuan membela kepentingan publik yang lebih luas. Kepentingan umum itu, misalnya, membongkar penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pejabat publik. Kalau actual malice tidak bisa dibuktikan, wartawan tidak pada tempatnya dipersalahkan. Kalau ada putusan hakim mempersalahkan wartawan macam itu, hampir bisa dipastikan putusan itu mengandung cacat atau ada maksud tertentu.

Jika tidak digunakan pendekatan seperti tersebut tadi, artinya bukan pendekatan kepentingan umum untuk menilai karya jurnalistik, suatu saat kelak wartawan sejati akan punah dari muka bumi karena mereka tak mau mengambil risiko menjalankan profesi yang tidak dimengerti penegak hukum. Yang tersisa hanya wartawan yang menghamba pada penguasa negara, uang, dan mafia.

Arya Gunawan, Mantan Wartawan; Pemerhati dan Pelatih Media/Jurnalisme

Kompas, Kamis, 30 Oktober 2003
http://kompas.com/kompas-cetak/0310/30/opini/649866.htm

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: