Melindungi Kepentingan Publik

TIDAK mudah memahami esensi kebebasan pers. Masyarakat pers dan pengamat sering terjebak pemikiran press freedom for the sake of press freedom. Seakan kebebasan itu serta-merta melekat pada profesi pers dan ancaman terhadapnya adalah ancaman pada profesi itu saja.

Tahun 1998, harian oposisi Kievskie Vedomosti di Ukraina kalah dalam perkara melawan rekan Presiden Leonid Kuchma (Carlsen & Gorchinskaya, 1998). Harian itu diperintahkan membayar ganti rugi sebesar 2,5 juta dollar AS atau menutup usahanya. “Tidak ada reaksi sama sekali dari perkumpulan jurnalis, dan ini sangat mengagetkan. Pada saat seperti ini seharusnya solidaritas di kalangan wartawan diwujudkan dengan pernyataan yang menolak [usaha menutup pers melalui pengadilan],” kata Volodymyr Mostovyi, seorang wartawan dari media lain di Ukraina.

Meski terjadi di Ukraina, tanggapan seperti itu amat umum datang dari dunia pers. Belakangan, misalnya, sering muncul komentar, gugatan di pengadilan terhadap beberapa media massa di Indonesia adalah ancaman terhadap “pers nasional”. Karena itu, diharapkan pekerja pers mau bahu membahu melakukan perlawanan terhadap “ancaman” itu.

Yang sering luput dari logika berpikir seperti itu adalah pers sebenarnya hanya fiduciary dari masyarakat-bila menggunakan istilah Killory dan Bozzelli (1988)-yang mendapatkan hak kebebasannya hanya karena pers membawakan kepercayaan dari masyarakat. Kebebasan pers hanya instrumen dari kebebasan masyarakat untuk secara terorganisasi menyampaikan dan menerima informasi.

Tentunya ada berbagai dasar filosofis dan interpretasi kebebasan pers. Salah satu asumsi yang paling populer adalah kebebasan itu dituntut oleh fungsi pers dalam melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Padahal bila dicermati hati-hati, dalil ini pun sebenarnya lebih menekankan hak publik untuk mendapat informasi yang dibutuhkan sebagai warga negara ketimbang hak profesional wartawan untuk menyampaikan suatu informasi.

Dengan demikian, ujian paling dasar dari pelaksanaan kebebasan pers harus dilakukan dengan mempertanyakan siapa yang diuntungkan oleh pemberitaan. Kalau jawabannya (yang diuntungkan adalah) publik, maka pers bukan hanya boleh tetapi wajib menggunakan keleluasaannya guna mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Bila jawabannya “tidak”, ia harus diperlakukan sama dengan anggota publik lain. Dalam konteks ini kita melihat, penekanan terhadap pers-termasuk yang melalui upaya legal yang lemah-adalah usaha mengebiri instrumen sosial yang sedang bekerja untuk kepentingan publik.

PENDAPAT Tjipta Lesmana (Kompas, 23/10) yang menilai pers Indonesia kebablasan cukup memojokkan pers dan tampaknya tidak jeli melihat institusi pers adalah kepanjangan tangan masyarakat. Tulisan itu lebih melihat wartawan sebagai pribadi yang menganggap dirinya paling hebat dan paling benar. Rupanya penulis itu tidak melihat, wartawan adalah bagian kecil suatu lembaga yang dibutuhkan publik.

Sayang, dalam tulisan itu ada kesalahan faktual dan acuan fatal, yang dapat membentuk kesan, di negara demokrasi lain perlindungan terhadap kebebasan pers lebih lemah daripada di Indonesia. Ambil contoh pembahasannya perkara New York Times versus Sullivan yang sampai ke tingkat Mahkamah Agung AS. Dikatakan, kasus itu menunjukkan wartawan bisa dituntut secara hukum. Padahal, jelas-jelas kutipan yang dipakai mengatakan, sejak perkara itu diputus final pejabat publik tidak akan berhasil lagi menggugat wartawan kecuali bila bisa dibuktikan, wartawan punya kesengajaan memberitakan suatu yang salah.

Putusan Mahkamah Agung AS itu akhirnya menjadi tonggak jurisprudensi yang amat penting dalam perlindungan kebebasan pers di AS. Sebelum perkara tahun 1964, Mahkamah Agung AS selalu membiarkan keputusan diambil di pengadilan negara bagian yang kadang gagal melindungi pers berdasar konstitusi (Overbeck, 2003). Putusan itu menjadi penting dan dipelajari semua pelajar media di AS karena mengubah secara signifikan posisi pers dalam menghadapi pejabat publik maupun public figures.

Contoh lain yang diacu tulisan itu juga tidak dipaparkan secara akurat sehingga bisa memberi kesan, tidak terlalu sulit membuktikan kesalahan pers dalam pengadilan yang demokratis. Cerita tentang Wall Street Journal yang kalah di pengadilan Chicago Mei 1991 dan harus membayar ganti rugi 2,25 juta dollar AS kepada pengusaha Robert Crinkley, tidak lengkap. Seharusnya cerita itu ditambah penjelasan, putusan tingkat pertama itu lalu dibatalkan September 1991 oleh hakim Howard Miller di pengadilan yang lebih tinggi. Hakim Miller menilai, tuntutan ganti rugi dalam kasus itu tidak masuk akal, maka diperintahkanlah peradilan baru untuk soal ini.

Terakhir, kesimpulan yang salah ditulis dalam artikel itu mengenai perkara Jenderal William C Westmoreland versus stasiun televisi CBS, di mana dikatakan “CBS akhirnya mengalah dan bersedia membayar kompensasi yang tidak kecil kepada Westmoreland, selain minta maaf secara terbuka”. Catatan-catatan yang saya bisa dapatkan mengenai kasus ini hanya mengatakan, akhirnya tanggal 19 Februari 1985 kedua pihak sepakat menghentikan perkara tanpa ada kewajiban lebih lanjut baik bagi Westmoreland maupun bagi CBS.

Semua cerita menarik mengenai gugatan pencemaran nama baik terhadap pers di AS dapat dibaca lebih lengkap dalam tulisan wartawan San Fransisco Steven Pressman, An Unfettered Press: Libel Law in the United States, yang tersedia di Internet http://usinfo.state.gov/products/pubs/press/press08.htm.

Namun pelajaran yang mungkin lebih penting bagi kita dalam membangun demokrasi dan pers yang menguntungkan publik adalah dua logika pengambilan keputusan hukum yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan perorangan, selama orang itu adalah figur publik. Yang pertama, kewajiban penggugat untuk membuktikan, berita itu mengandung kesalahan faktual. Jadi, misalnya pengusaha X yang menggugat media “Koran Z” karena diberitakan menyuap pejabat Y untuk mendapat sebuah proyek, maka X harus membuktikan dia tidak melakukan penyuapan itu.

Bila kesalahan media massa itu bisa dibuktikan, artinya X memang tidak menyuap, maka si penggugat masih harus membuktikan hal kedua yaitu kesengajaan atau kecerobohan di pihak wartawan dalam memuat berita yang tidak benar itu. Jadi, meneruskan contoh tadi, pengusaha X harus dapat meyakinkan pengadilan bahwa “Koran Z” sebenarnya memiliki informasi bahwa penyuapan itu tidak terjadi namun tetap saja memberitakan terjadinya penyuapan.

Bayangkan betapa efektifnya upaya kita membabat kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) bila logika seperti ini bisa diterapkan dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, khususnya ketika pengadilan menghadapi kasus-kasus pers.

MASALAHNYA, bila di negara seperti AS perlindungan terhadap pers sudah sedemikian kuat, hal yang sama tidak kita temui di negara berkembang yang masih bereksperimen dengan demokrasi.

Tidak berselang lama dari jatuhnya vonis hakim dalam kasus pers di Ukraina yang dikemukakan pada awal tulisan ini, Presiden Kuchma bahkan memberi penghargaan kepada beberapa wartawan (meski sahabatnya dikalahkan dalam perkara lawan harian oposisi Kievskie Vedomosti itu). Dalam sambutannya ia mengatakan, kebebasan berbicara membantu pembangunan demokrasi dan jurnalisme adalah senjata politik yang serius yang harus digunakan dengan obyektif dan independen.

Kuchma mungkin tidak sadar, obyektivitas adalah konsep yang sarat ideologi, apalagi di negara-negara yang pemerintahannya otoriter.

Dalam ilmu pengetahuan pun muncul paradigma radikal yang mempertanyakan apakah kriteria obyektivitas dapat membantu manusia mencapai suatu kebenaran, sementara kebenaran yang hakiki sulit dicapai. Bila seandainya wartawan harus meliput suatu kecelakaan bus dan ia memperoleh dua keterangan yang bertentangan, apakah ia harus mendahulukan laporan resmi polisi atau keterangan yang diperolehnya dari pengemudi bus dan penumpang yang selamat?

Nilai obyektif umumnya lebih diberikan pada laporan resmi” dari sumber yang “otoritatif” (lebih memiliki kekuasaan) meski belum tentu itu yang lebih “benar”. Obyektivitas juga mengandung konsep faktualitas dan karena itu merupakan tameng ampuh yang digunakan oleh mereka yang dengan kekuasaannya mampu secara sistematis menghilangkan jejak kesalahan dan barang bukti.

Tidak perlu dimungkiri Indonesia adalah negara korup. Menurut indeks persepsi korupsi Transparency International tahun 2003 (Kompas, 10/25), Indonesia adalah negara terkorup keenam dari 133 negara yang dinilai. Hasil jajak pendapat Kompas (10/25) menunjukkan, 91,5 persen dari sampel sebesar 875 merasa, tindakan korupsi sudah mengkhawatirkan. Sudah jelas masyarakat sipil-terutama wartawan-memiliki banyak informasi terpercaya tentang perilaku KKN, tetapi tuntutan obyektivitas akan mencegah mereka bersuara mengenai ini.

PERLU diakui, intern dunia pers dan industri media massa banyak ancaman pada kepentingan publik. Profesionalisme pers dalam menjalankan kebebasan perlu ditingkatkan. Untuk itu, publik harus peka dan cermat mengawasi beberapa perkembangan industri media. Sebagian fenomena yang perlu dicermati itu, antara lain soal kepemilikan media yang amat luas, pemilik yang menggunakan medianya untuk kepentingan politik, kelompok dan individu yang menguasai sejumlah besar stasiun televisi, pengusaha yang membeli atau mendanai sejumlah besar media guna kepentingan bisnisnya.

Boleh saja orang berusaha menggunakan informasi untuk kepentingannya, tetapi bila penyelenggaraan pertukaran informasi tidak mengutamakan kepentingan publik, ini berarti privilege kebebasan pers tidak lagi boleh diklaim secara penuh. Ada hukum, aturan, namun perihal pers, pengawasan dari masyarakat madani yang akhirnya dapat memastikan media bekerja demi kepentingan umum.

Kata “pers kebablasan” boleh dipakai, misalnya, saat pers nekat “masuk” ruang pengantin pasangan selebriti atau public figure mengobrak-abrik privasinya dan menulis kehidupan pribadinya. Kita pantas bertanya kepentingan apa yang disajikan wartawan seperti itu?

Namun, ketika pers, melalui proses yang memenuhi standar jurnalistik tinggi, mengambil risiko menulis tentang KKN yang terjadi di sebuah instansi pemerintah, masyarakat harus berdiri membelanya. Dalam hal macam itu, masyarakat harus ikut memaksa pejabat dan mereka yang terkait kepentingan publik untuk mengambil burden of proof-nya dan membuktikan, media massa yang membongkar KKN itu tidak melakukan kesalahan.

Oleh: Victor Menayang
Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia
Kompas, Kamis, 30 Oktober 2003
http://kompas.com/kompas-cetak/0310/30/opini/651127.htm

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: