Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai pers Indonesia adalah yang paling bebas di kawasan Asia. “Presiden melihat pers adalah salah satu pilar demokrasi dan yang dibanggakan adalah di region Asia pers Indonesia salah satu yang paling bebas,” kata Juru bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, setelah mendampingi pertemuan pimpinan Globe Media Grup dengan Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (06/01/2009).

Tidak seperti negara-negara lain di kawasan Asia, Presiden menilai saat ini tidak ada lagi aturan-aturan yang dapat mengekang kebebasan pers di Indonesia. Untuk itu, Andi mengatakan, Presiden berharap pers Indonesia dapat menjadi titik acuan atau “benchmark” di kawasan Asia. Menurut dia, Presiden menyatakan, di Indonesia tidak ada lagi sensor terhadap pemberitaan sehingga pers seharusnya dapat lebih leluasa dan adil dalam memberikan informasi guna mencerdaskan masyarakat.

Sumber: ANTARA, 6 Januari 2009

Aliansi Jurnalis Independen Kota Surabaya merilis upah layak untuk jurnalis Surabaya Rp 2,7 juta per bulan, Minggu (04/01/2009). Ketua AJI Surabaya Donny Maulana mengatakan, angka ini dihasilkan dari hasil survei kebutuhan sebulan terhadap 30 jurnalis dari 25 media mulai cetak, elektronik dan online se-Surabaya. Angka ini standar minimal bagi jurnalis baru yang masih lajang.

Koordinator survei upah layak, Andreas Wicaksono, mengatakan, survei dilakukan dengan questionaire dan berpatokan dengan standart survei upah layak buruh yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja. Hanya saja ada beberapa yang diubah. Misalnya, jika standar pakaian yang dibeli buruh berasal dari pasar tradisional, maka khusus jurnalis diambil dari standar pakaian yang dibeli di pasar modern atau mall. AJI juga memasukkan kebutuhan komunikasi berupa pulsa hanpone dan internet untuk kebutuhan jurnalis.

Dari hasil survei juga ditemukan, rata-rata jurnalis media cetak di Surabaya digaji Rp 700 ribu sampai Rp 1,650 juta. Untuk Televisi Rp 300.000 sampai Rp 1,2 juta. Radio antara Rp 730 ribu hingga Rp 1,5 juta. Sedangkan Online Rp 700 ribu sampai Rp 1,250 juta.

Sumber: Tempo News Room, 4 Januari 2009

Sebanyak 30 anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri mendatangi Markas Polisi Resort Kota Kediri, Jumat (02/01/2009). Mereka memprotes pelarangan peliputan konser musik tiga grup band SLANK, KOIL, dan BOOMERANG yang diselenggarakan perusahaan rokok Marlboro.

Ketua AJI Kediri Dwidjo Utomo Maksum mengatakan, sikap panitia penyelenggara yang melarang jurnalis televisi untuk meliput konser musik di Lapangan Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kediri, Sabtu (3/1), dengan alasan menjaga pemberitaan miring terkait pelaksanaan konser itu, tidak rasional.

Sumber: Tempo News Room, 2 Januari 2009

Jakarta, KCM – Kamis 9 Februari 2006, kembali kita memperingati Hari Pers Nasional. Banyak lah soal yang bisa kita jadikan bahan renungan. Tentu saja berada di puncak renungan adalah topik yang berkaitan dengan kebebasan pers. Tidak saja pers Indonesia, pers dunia pun hari-hari ini sedang dihadapkan pada gugatan tentang bagaimana kebebasan pers diterapkan oleh pengelola media massa. Hal ini terkait dengan merebaknya protes dan demo menyusul pemuatan kartun Nabi Muhammad SAW di koran Denmark, Jyllands-Posten.

Kita sepakat, bahwa pengasuh koran Denmark tersebut telah salah besar dalam menerapkan kebebasan pers, karena paham yang dikaitkan dengan praksis demokrasi itu telah digunakan tanpa mengindahkan perasaan umat Islam yang sangat menghormati dan mencintai Rasulullah. Tampak, selain bernuansa kebodohan, praksis kebebasan pers oleh media Denmark tadi juga bernuansa arogansi.

Blunder dan kebodohan yang lalu menyulut kemarahan umat Muslim di berbagai negara ini jelas harus menjadi pelajaran bagi setiap pengelola penerbitan pers. Pelajaran ini bertambah relevansinya bagi negara seperti Indonesia yang pluralistik. Kesadaran untuk saling menghargai harus lah terus tertanam pada setiap insan pers Indonesia.

Bagi pers Indonesia sendiri, tantangan lain yang hari-hari ini harus dijawab adalah bagaimana menjawab perkembangan baru yang dihadirkan oleh kemajuan teknologi dan globalisasi.

Teknologi memberi kemungkinan baru dalam cara masyarakat mendapatkan berita. Bersama teknologi baru hadir pula gaya hidup baru, yang kemudian juga menghadirkan kemungkinan-kemungkinan baru. Dalam kaitan ini pengelola media konvensional di berbagai penjuru dunia sekarang ini tengah melakukan berbagai langkah konsolidasi.

Persaingan dalam industri media semakin tajam, tidak saja dalam memperebutkan kue iklan, tetapi juga dalam memperebutkan audiens. Dalam konteks ini, media cetak bisa dikatakan belum pernah dalam posisi sedefensif seperti sekarang ini, yaitu ketika tiras semakin tertekan oleh meluasnya pencarian berita melalui media lain yang derapnya lebih cepat, mulai dari radio, televisi, internet, dan terakhir juga seluler.

Sementara efek globalisasi muncul dalam bentuk kapital asing yang memasuki industri media lokal, seperti yang beberapa waktu terakhir kita saksikan dalam industri televisi.

Di satu pihak, hal itu memperlihatkan, bahwa industri media di Indonesia masih penuh dengan prospek cerah, sehingga menarik minat investor asing. Hal ini juga berpengaruh positif bagi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal yang bergerak di industri ini. Pada sisi lain, bila tak ditanggapi dengan serius, tidak lama lagi wajah asing dalam industri media lokal akan semakin kentara.

Dalam kiprahnya, pers Indonesia tidak jarang masih harus terus mencari format yang ideal dalam interaksinya dengan pemerintah dan juga dengan kelompok-kelompok masyarakat. Pada dasarnya pers memang berfungsi mengungkapkan realita yang ada, betapa pun pahit rasanya, seperti halnya tentang terjadinya kelaparan dan kemiskinan. Namun sempat terjadi pula, bahwa laporan semacam itu diterima dengan salah paham.

Tampaknya, sebagaimana menyangkut praksis kebebasan pers, format interaksi pers dan audiensnya, merupakan hal yang tak bisa dilihat sebagai sesuatu yang sudah jadi, atau diperlakukan begitu saja (taken for granted). Praksis pers dalam banyak hal tetap satu hal yang harus selalu dihayati dan dicarikan formatnya yang pas untuk sikon dan masa tertentu.

Para tokoh dan insan pers yang memperingati Hari Pers Nasional 2006 di Bandung kiranya bisa menangkap semangat dan persoalan yang hari-hari ini hidup di tengah-tengah kita. (*)

Rabu, 08 Februari 2006, 19:31 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Perusahaan media, serikat pekerja, dan organisasi jurnalis diminta untuk memberlakukan kebijakan persamaan kesempatan bagi laki-laki maupun perempuan. Pernyataan ini dituangkan dalam “Piagam Kesetaraan Gender” yang dihasilkan dalam pertemuan membahas isu kesetaraan gender Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Internatioal Federation of Journalists (IFJ).

Pertemuan yang diikuti oleh 30 wartawan dan wakil organisasi wartawan dari berbagai kota di Indonesia ini berlangsung di Hotel Santika, Jakarta. “Persamaan kesempatan itu meliputi akses terhadap pelatihan dan pilihan kerja yang didasarkan pada kemampuan individu, akses yang sama terhadap bidang penugasan, peningkatan karir yang disesuaikan dengan faktor pengalaman, kemampuan, produktivitas dan prestasi kerja serta imbalan atau remunerasi kerja yang sama,”kata Koordinator Divisi Perempuan AJI Indonesia Ati Nurbaiti.

Selain itu, para jurnalis peserta pertemuan ini –yang mayoritas perempuan- menuntut adanya persamaan kesempatan dalam kondisi kerja, termasuk jam kerja, masa cuti, liburan tahunan dengan tunjangan, perlindungan kesehatan dan keamanan kerja, jaminan keamanan sosial (jamsostek), serta fasilitas-fasilitas kesejahteraan dan keuntungan yang diberikan berkaitan dengan prestasi kerja. “Kami juga meminta agar tak ada halangan dalam promosi untuk menduduki jabatan struktural,”kata Ati.

Piagam ini juga menyerukan adanya kesamaan hak jurnalis perempuan sebagai orang tua, dalam bentuk perpanjangan waktu cuti hamil bagi perempuan dari tiga bulan dengan tunjangan penuh menjadi enam bulan (dengan tiga bulannya di luar tunjangan) untuk memberi hak menyusui para ibu. “Jurnalis perempuan juga menuntut kesamaan untuk mendapatkan tunjangan kesehatan bagi keluarga, serta dalam kondisi khusus perlu waktu yang fleksibel berkaitan dengan jadwal kerja,”kata Ati.

Sedangkan untuk jurnalis laki-laki, tuntutan yang diajukan yakni pemberian hak cuti sebagai orangtua di saat kelahiran anak. Piagam ini juga meminta perusahaan media, serikat pekerja dan organisasi jurnalis merumuskan lebih detail tentang kriteria pelecehan seksual dan sanksinya. Selain itu, juga perlunya penyediaan pendampingan hukum bagi jurnalis yang mengalami pelecehan seksual oleh narasumber atau pihak lain yang terkait dengan profesinya.

Jojo Raharjo
Selasa, 30 Agustus 2005 | 12:02 WIB
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/08/30/brk,20050830-65916,id.html

Jakarta, KCM – Komisi I DPR RI hari ini (Kamis) mulai melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 27 calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Fit dan proper test yang akan berlangsung hingga tanggal 12 Desember tersebut nantinya akan memilih sembilan anggota KPI untuk ditetapkan oleh Presiden.

Sesuai amanat pasal 61 ayat 1 dan 2 UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pembentukan anggota KPI harus sudah terwujud sebelum 28 Desember mendatang. Uji kelayakan ini menyangkut tentang visi, misi, pemahaman terhadap UU tentang Penyiaran, integritas dari calon anggota, juga komitmen dan pengalamannya di dunia penyiaran. Uji kepatutan dan kelayakan ini terbuka untuk umum.

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai sikap Komisi I mengenai beberapa nama calon anggota KPI yang pernah menolak UU tentang Penyiaran, Wakil Ketua Komisi I Effendi Choirie mengatakan, Dewan tidak akan melakukan diskriminasi.

“Kami akan menerima informasi dan tanggapan dari masyarakat. Dan sikap itu yang akan dijadikan standar bagi kami dan sesuai dengan kriteria uji kepatutan dan kelayakan. Kalau mereka kemarin menolak, ternyata kemudian mereka menerima UU ini dan paham betul tentang UU ini dan mempunyai visi dan misi tentang bagaimana masa depan penyiaran Indonesia, saya kira nggak ada masalah,” jelas Effendi seperti diberitakan www.dpr.go.id

KPI, sesuai dengan ketentuan dalam UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, memiliki kewenangan membuat peraturan pelaksana, pedoman perilaku, serta standar program penyiaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku tentang penyiaran, dan melakukan koordinasi atau kerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat

Berikut ini nama-nama calon anggota KPI:

1. Bimo Nugroho Sekundatmo, S.E. (Direktur Institut Studi Arus Informasi)
2. Ir. Mochamad Sukarna (GM PT. Lativi Media Karya)
3. Mahayoni, S.H. (Guru SDK Tunas Bangsa Lippo Cikarang)
4. Ir. Wahyu S. Hadiwardoyo, M.M.,M.B.A. (GM Radio Moslem FM 98,8)
5. Drs. Dedi Iskandar Muda,M.A. (karyawan TVRI)
6. Amelia Hezkasari Day,S.S. (penulis lepas)
7. Drs. Henri Subiakto, S.H.,M.A. (Dosen Fisip Unair)
8. Drs. S. Sinasari Encip (Dosen Universitas Hassanudin dan UI)
9. Drs. Ade Armando, M.S. (Dosen UI)
10. Drs. Ir. Anton A. Nangoy, M.B.A. (Dir. PT Hasmuda Internusa Perdana)
11. Drs. Wolly Baktiono (Dir. Operasional Radio Elvictor Surabaya)
12. Ir. Arif Juwantro,S.E. (Mastel dan ASSI)
13. Syaefurrochman Achmad, SH,M.Msi. (jurnalis, Eksekutif Produser ANTEVE)
14. Ir. H. Soestomo Soepardji (Komisaris Utama PT. Binamitra Sarana dan Komisaris PT. Kartika Bina Trans Nusa)
15. Drs. Dwi Roosdyanto, M.Sc (corporate secretary PT. Cipta TPI)
16. Ir. Rachmad Wijiyanto, S.E., M.M. (Dirut up.comm. Konsultan Manajemen Broaccast)
17. Drs. Antonius Darmanto (PNS RRI Yogyakarta dan Peneliti INPEDHam)
18. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D. (Dosen FISIP Universitas Indonesia)
19. Hari Wiryawan, S.H., M.A. (Dosen Fak. Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana)
20. Dr. Ilya R Sunarwidadi (Dosen Dep. Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia)
21. Drs. Awang Ruswandi, M.Si. (Dosen Dep. Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia)
22. Dr. Victor Menayang, M.A. (Ketua Dep. Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia)
23. Drs. Ichsanuddin Noorsy, M.Si. (Pendiri dan Senior Partner DSP Law Firm)
24. Drs. H. Munawir Rifadhi (Komisaris Radio Inovator Indonesia)
25. Dr. H. Andrik Purwasita, D.E.A. (Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS)
26. Dr. Reni Winata (Dosen Universitas Indonesia)
27. Dr. Drs. Tjipta Lesmana, M.A. (Dosen jurusan Ilmu komunikasi FISIP Universitas Bung Karno dan Dosen Kajian Administrasi Rumah Sakit Pascasarjana Universitas Indonesia)

(nik)

Updated: Kamis, 04 Desember 2003, 11:52 WIB
http://kompas.com/utama/news/0312/04/115358.htm

SEMARANG, KOMPAS–Detik-detik menjelang pengumuman pemenang Nobel Perdamaian 2006, di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut-sebut sebagai salah seorang kandidat yang akan memperoleh penghargaan bergengsi tersebut, sejumlah wartawan dari media asing yang berada di Jakarta, ikut-ikutan “berburu” Presiden Yudhoyono sampai jauh ke Semarang.

Pemandangan ini memang tidak seperti biasanya. Biasanya, kalau kunjungan kerja Presiden ke suatu daerah, yang biasanya diajak oleh Biro Pers dan Media Massa Sekretariat Negara adalah wartawan lokal dan bukan wartawan dari media asing.

Kecuali jika Presiden akan melakukan pertemuan dengan pejabat tinggi asing di suatu daerah, seperti ketika Presiden Yudhoyono mau menerima Perdana Menteri (PM) Australia John Howard di Batam atau mau mengadakan pertemuan dengan delegasi Malaysia yang dipimpin oleh PM Abdullah Ahmad Badawi di Padang.

Kali ini, mengingat sekitar pukul 15.00 atau 16.00 wib sudah bisa diketahui apakah Presiden Yudhoyono akan atau tidak mendapatkan penghargaan tersebut, maka wartawan asing pun ikut memburu Presiden Yudhoyono, meskipun Presiden Yudhoyono hanya mengadakan Safari Ramadhan atau acara berbuka puasa dengan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Jumat sore ini, SafariRamadhan Presiden dilakukan di Demak, Jateng.

Para wartawan asing yang berasal dari Indonesia itu, meskipun tak diundang oleh Biro Pers dan Media Massa Setneg, berinisiatif berangkat sendiri-sendiri dan menginap di hotel yang sama dengan rombongan ataupun di hotel lain.

Para wartawan yang ikut “berburu” sikap dan reaksi dan pendapat Presiden setelah pengumuman pemenang Nobel itu di antaranya adalah Muklis dari Kantor Berita Reuters, IIn dari TV NHK Jepang beserta kameramen Eddy, Agus dari Koran Ekonomi dan Keuangan Nikkei Shimbun, Endang dari Asahi Shimbun Jepang.

Adapun wartawan asing yang sudah menunggu di Demak seperti Zaki dari AP dan media lainnya. Biro Pers dan Media Massa sendiri mengajak dua wartawan asing, yaitu Mark Forbes dari Koran The Age dan Stephani Vaessen dari NaS TV.

IIn mengaku ditugaskan kantornya untuk berangkat sendiri meskipun tidak diundang oleh Biro Pers dan Media Massa untuk “mengejar” Presiden. “Ini momen penting, tentu saja harus diliput. Dapat atau tidak mendapatkan Nobel, pers tentu harus melaporkannya,” ujar Iin, yang menginap di Hotel Santika. Iin ditemani Endang dari Asahi Shimbun yang menginap di hotel lain.

Sedangkan Muklis mengatakan bahwa karena Nobel merupakan penghargaan tingkat dunia, maka kantornya menugaskan dirinya untuk standby mengikuti dan meliput Presiden Yudhoyono sekalipun ke Semarang.

“Saya bukan meliput peresmian PLTU Tanjung Jati B atau Safari Ramadhan, saya standby untuk liputan Nobel yang dinominasikan ke Presiden Yudhoyono. Karena Nobel itu tingkat dunia, maka dia harus mendapat porsi di pemberitaan. Sebab, itu saya ditugaskan khusus untuk melakukan peliputan ke sini,” ujar Muklis, yang sudah belasan tahun meliput di lingkungan Presiden.

Muklis dan rekannya Agus berangkat bersama dari Jakarta, Jumat pagi dengan pesawat dan menginap di hotel Grand Candi, yang juga menjadi tempat menginap Presiden.

Laporan Wartawan Kompas Suhartono

Kompas, Jumat, 13 Oktober 2006

TEMPO Interaktif, Manado: Wartawan Harian Posko, Lodie Tombeg diperiksa sebagai tersangka dalam kasus penghinaan terhadap Presiden Megawati Soekarnoputri. Lodie yang juga Redaktur Halaman Pilih Langsung di Posko, itu diperiksa selama lima jam di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara. “Siapa pelapor dalam kasus, ini belum jelas,” kata Lodie kepada TNR usai pemeriksaan, di Manado, Rabu (30/6).

Awalnya, Lodie dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi, pada Senin (28/6). Lalu, Selasa (29/6), giliran wartawan yang menulis berita itu diperiksa, juga sebagai saksi. Yang mengherankan, saat pemeriksaan kedua itu, Lodie ternyata ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Lodie, berita yang diturunkan Posko adalah tindak lanjut perkembangan masalah fatwa Nahdlatul Ulama (NU) yang mengharamkan perempuan dipilih jadi pemimpin. Saat di Manado untuk meresmikan Pentas Nasional Kelompok Tani dan Nelayan Andalan, 5 Juni 2004, Megawati yang juga calon presiden sempat dimintai konfirmasi soal fatwa itu. Tapi, Megawati memilih diam.

Lalu, Harian Posko yang tergabung dalam Grup Manado Post dibawah payung Jawa Pos menurunkan berita pada 7 Juni 2004 dengan judul “Soal Fatwa NU, ‘Si Tamak’ Membungkam”. Setelah berita turun, tidak ada hak jawab dari Megawati yang merasa keberatan atas pemberitaan itu. Walau demikian, Posko sempat membuat klarifikasi dalam bentuk permohonan maaf.

Tapi tiba-tiba, pada akhir Juni 2004, penyidik Polda Sulawesi Utara memberikan surat panggilan kepada Lodie yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melanggar pasal 134 dan 137 KUHP tentang penghinaan yang dilakukan secara sengaja terhadap presiden.

Sayangnya, sampai sekarang, Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi Budhy Wibowo Sumantri belum mau memberikan keterangan.

Verrianto Madjowa – Tempo News Room

Tempo Interaktif, Rabu, 30 Juni 2004 | 22:06 WIB
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/sulawesi/2004/06/30/brk,20040630-59,id.html

TEMPO Interaktif, Dili: Wartawan nasional dan staf Timor Post yang berasal dari Blok Timur (Lorosae) lagi-lagi diteror dan diancam akan dibunuh oleh sekelompok orang yang tak dikenal.

Ancaman itu terjadi ketika hanya tinggal beberapa wartawan dan staf yang masih di kantor media yang bermarkas di Dili, Timor Leste, pada sore hari kemarin.

Menurut Xisto Freitas, wartawan media tersebut, seorang pemuda tak dikenal datang ke kantor mengancamnya, sementara seorang pemuda lainya terlihat menunggu di jalan umum.

“Kami dengar di Timor Post mayoritas wartawan dan staf dari Blok Timur. Kami kasih kesempatan untuk keluar dari Timor Post, kalau tidak kami akan bakar kantor ini,” kata pemuda itu seperti dikutip Xisto.

Akibat kejadian itu, sejak kemarin hingga pagi tadi, wartawan dan staf dari Blok Timur tak masuk kantor. Hanya dua orang wartawan dari Blok Timur yang masuk ke kantor, tetapi hanya beberapa menit kemudian meninggalkan Kantor.

“Saya tidak tahu ada apa sebabnya sehingga datang ancaman kepada kami,” kata Xisto. “Selama ini pemberitaan kami adil dan tidak provokatif.”

Beberapa bulan lalu, seorang staf media tersebut dipukul oleh sekelompok orang yang tak dikenal.

JOSE SARITO AMARAL

Tempo Interaktif, Kamis, 12 Oktober 2006 | 15:18 WIB
http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2006/10/12/brk,20061012-85926,id.html

TEMPO Interaktif, Semarang: Pejabat negara di pusat maupun di daerah diminta tidak takut terhadap wartawan yang meminta tunjangan hari raya (THR) maupun amplop menjelang Lebaran. “Mereka tidak punya kekuatan apa-apa,” kata Koordinator Semesta Institute Semarang Ali Anshori, Jumat.

Menurutnya, wartawan yang meminta-minta THR atau amplop kebanyakan tidak jelas medianya. Mereka, kata Ali, juga tidak pernah membuat berita dan kapan media terbit. “Rata-rata wartawan itu tidak bisa menulis berita. Jika pejabat ingin bersedekah, masih banyak elemen lain yang sangat membutuhkan,” ungkapnya.

Menurut Anshori, ada berbagai macam cara dan trik yang dimainkan oleh wartawan untuk meminta THR. Salah satunya mereka menakut-nakuti pejabat atau sumber berita yang akan diperas uangnya. “Itu hanya trik dari wartawan “bodrex” sebelum mengeksekusi permintaan amplop maupun THR,” ujarnya.

Ada juga wartawan yang berasalan sedang kepepet oleh kebutuhan keluarganya seperti mengobati anaknya, pulang kampung, dan lain-lain. Dia mengingatkan, menjelang Lebaran ratusan wartawan “bodrex” beroperasi di mana-mana memburu pejabat.

ROFIUDDIN

Tempo Interaktif, Jum’at, 13 Oktober 2006 | 11:27 WIB