Kebebasan Pers dan Belenggu Perundang-undangan

Rabu, 8 Mei 2002

Oleh Agus Sudibyo

UNDANG-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebenarnya telah memberi landasan kuat bagi perwujudan kebebasan pers di Indonesia. Namun, dalam praktiknya hingga kini kebebasan pers belum berlangsung secara substansial. Kebebasan itu masih berhenti pada tataran artifisial, sehingga pers kurang berhasil memberikan kontribusi yang berarti bagi proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia.Mengapa ini bisa terjadi? Ada berbagai jawaban di sini. Penghargaan insan pers terhadap profesinya masih rendah, sehingga sering terjadi pelanggaran etika dan profesionalisme jurnalistik yang justru kontraproduktif bagi esensi kebebasan pers. Maraknya aksi-aksi massa terhadap kantor penerbitan pers, di sisi lain menunjukkan rendahnya apresiasi masyarakat terhadap kebebasan pers juga menimbulkan kerumitan tersendiri.

Namun, ada masalah yang lebih serius dalam hal ini, yang sering luput dari perhatian kita. UU Pers bukan satu-satunya produk hukum yang menentukan hitam-putihnya kehidupan pers pasca- Orde Baru. Reformasi yang telah berlangsung sekian lama ternyata belum menyentuh sejumlah produk hukum yang menghambat kinerja pers dalam mengungkapkan kebenaran. Pers notabene tak berhasil mengungkapkan kasus KKN dan pelanggaran HAM Orde Baru karena terbentur produk-produk hukum yang mengatur klasifikasi rahasia atas informasi yang dikelola lembaga pemerintah.

Belenggu kerahasiaan

Dalam KUHP misalnya, setidaknya ada 20 pasal yang mengatur ketentuan hukum tentang rahasia jabatan, rahasia pertahanan negara, rahasia dagang, dan sebagainya. Ketentuan serupa juga diatur dalam UU Perbankan, UU tentang Rahasia Dagang, UU Kearsipan, dan UU Peradilan Umum. Dalam undang-undang ini, secara general dan elastis diatur informasi-informasi yang dianggap rahasia dan dilarang disebarluaskan, termasuk hukuman-hukuman yang berat bagi pelanggarnya.

Pada titik inilah UU Pers kehilangan efektivitasnya dalam melindungi kinerja jurnalis. Para pejabat publik yang terlibat KKN atau pelanggaran HAM, sengaja atau tidak telah menggunakan sejumlah undang-undang itu sebagai tameng untuk melindungi diri dari jerat hukum dan investigasi pers. Akibatnya, UU Pers menjadi tidak efektif untuk memaksa pejabat atau lembaga publik memberi informasi berkait kasus tertentu. Sebagai contoh, UU Pers tidak dapat memaksa KPU memberikan data kekayaan anggota DPR sebelum mereka menjabat. UU Pers juga tidak cukup kuat memaksa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Buloggate II untuk memberikan informasi yang dibutuhkan guna mengungkap kebenaran kasus ini.

UU yang mengatur kerahasiaan informasi itu bahkan amat berpotensi untuk menyeret jurnalis masuk bui. Sebab, penguasalah yang akhirnya memegang monopoli definisi rahasia negara, rahasia militer, rahasia jabatan, dan semacamnya. Monopoli yang dimungkinkan karena klausul-klausul tentang kerahasiaan informasi adalah pasal karet yang dapat diinterpretasikan sesuai kepentingan penguasa.

Konservatisme politik

Produk UU yang mengatur kerahasiaan informasi itu belum terselesaikan, kini dunia pers menghadapi ancaman lebih serius. Sejak beberapa bulan lalu, di DPR beredar draf RUU Kerahasiaan Negara. RUU ini telah disiapkan Dephankam sejak tahun 1996, dan memuat klausul-klausul tentang berbagai informasi pemerintahan yang dianggap rahasia negara. Namun, klausul-klausul itu terlalu general. Tidak ada batasan yang jelas dan rinci tentang apa itu rahasia negara. Lebih membahayakan lagi, wewenang untuk menentukan suatu informasi sebagai rahasia negara diserahkan kepada para pimpinan lembaga pemerintahan.

Dapat dibayangkan, betapa repotnya jika setiap lembaga pemerintah berhak merahasiakan informasi-informasi yang dimilikinya. Bisa-bisa, kita akan kembali ke masa lalu di mana birokrasi yang berlapis-lapis sengaja diciptakan untuk membentengi lembaga atau pejabat pemerintah dari usaha-usaha investigasi pers.

Kalangan pers, hendaknya memperhatikan benar perkembangan RUU Kerahasiaan Negara. Mereka yang terlibat KKN atau pelanggaran HAM di masa Orde Baru besar kemungkinan amat berkepentingan dengan pengesahan RUU ini. Tanpa kecuali para politisi yang saat ini duduk di kursi parlemen.

Perkembangan terakhir di DPR, juga cukup kondusif bagi pengesahan RUU Kerahasiaan Negara. Mood anggota DPR sedang tidak baik terhadap ide-ide kebebasan dan keterbukaan. Begitu sering kita dengar anggota DPR mengatakan “pers telah kebablasan”, “kebebasan pers hanya menimbulkan anarki”, “masyarakat tidak membutuhkan kebebasan”, “keterbukaan telah disalahgunakan”, dan lain-lain.

Konservatisme politik telah membungkus sikap dan pernyataan kalangan DPR dalam merespons dinamika sosial politik di luar dirinya. Dan konservatisme ini makin nyata dengan munculnya ide untuk merevisi UU Pokok Pers No 40/1999. Ide ini menyeruak dalam Rapat Kerja antara Menteri Negara Informasi dan Komunikasi Syamsul Muarif dengan anggota Komisi I DPR, 6 Desember 2001. Beberapa anggota DPR menganggap UU Pers telah gagal mengantisipasi ekses-ekses negatif dari kebebasan pers. Maka dirasa perlu untuk memasukkan kembali pasal-pasal delik pers KUHP ke dalam UU Pers.

Pada titik ini, makin jelas bahwa kendala bagi perwujudan kebebasan pers bukan hanya datang dari aksi-aksi massa yang membabi-buta, atau dari lemahnya kualitas SDM dan profesionalisme pers itu sendiri. Ancaman bagi masa depan kebebasan pers juga datang dari sejumlah perundang-undangan yang tidak kondusif bagi hak-hak publik untuk mendapatkan informasi. Maka dari itu, seharusnya pers memberi perhatian memadai terhadap proses-proses politik yang memungkinkan lolosnya undang-undang yang bersifat “menghambat keterbukaan” seperti halnya UU Kerahasiaan Negara.

Bersama unsur-unsur masyarakat sipil lain, pers harus membangun opini publik untuk melawan konservatisme politik, seperti yang mewujud dalam gagasan untuk memunculkan UU Kerahasiaan Negara dan merevisi UU Pers. Sebaliknya, pers seharusnya secara aktif mendukung perjuangan untuk pengesahan RUU Penyiaran dan RUU Kebebasan Informasi versi masyarakat sipil. Peringatan ini amat relevan karena belakangan konsentrasi pers cenderung hanya terfokus pada isu-isu politik yang spesifik dan hangat seperti kasus Tommy Soeharto, Buloggate II, kasus Dana Banpres dan lain-lain.

AGUS SUDIBYO Peneliti pada Institut Studi Arus Informasi (ISAI), menulis buku Politik Media dan Pertarungan Wacana

About these ads

9 comments so far

  1. mau_tau_aj on

    ngedabruzzzz
    koyo silit wae pak…pak…..

  2. piku-piku on

    saya amat setuju akan pendapat anda

  3. casar on

    ohhhhhhhhhh….saya tak setuju men.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  4. casar on

    oooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeee……..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! saya sangaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttt………………. tidakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk setuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuujuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

  5. eDaN on

    hwaduhh,,,
    pake perundang-undangan ajH SEH???
    bikin tambah ribet aja…
    binunnd pangklat sepuluh negh….!!!!!
    SEBEL!!!!!!!!!!!!!!!!!

  6. rhena on

    huuaaah,,,,,

    bingung nih,,

    sebenernya sih mau gag peduli,,tapi gara2 disuruh nyari tugas ma guru pkn,,

    Hff..

  7. rhena on

    mumet

  8. ika on

    shit lah ko pakk
    pusing awaq

  9. Fotodeka on

    saya bingung sama komentar-komentar yang nyangkut disini. semacam netters Indonesia kita ini bodoh ya? janganlah ngejunk kalau tak perlu kawan. ketahuan yang akses ini anak SMP atau SMA. pantes literasi membacanya kurang, baru baca ginian sudah ngeluh blah bloh blah bloh…
    liat dulu tulisan siapa baru komentar…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: